 |
| Antrian Kelangkaan BBM |
Namun dalam minggu-minggu terakhir di bulan Agustus yakni 18-25 Agustus 2014, warga di Jakarta dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa akhirnya merasakan bagaimana susahnya membeli BBM bersubsidi dengan harus mengantre panjang dan lama. Kondisi yang sudah lama terjadi sebenarnya di wilayah luar Jawa dan Jakarta. Seperti ada efek Jakarta Sentris, ribut-ribut soal kelangkaan BBM baru meledak setelah ibukota negara akhirnya mengalami kelangkaan bahan bakar minyak.
Begitulah yang terjadi saat ini. Demi mempertahankan batas kuota 46 juta kiloliter untuk stok selama setahun di 2014, pemerintah pusat rela membuat warganya se-Indonesia kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi ketimbang harus kembali ke stok semula 48 juta kiloliter. Stok 48 juta kiloliter adalah stok sebelum dilakukan pemangkasan kuota 2 juta kiloliter menjadi 46 juta kl yang telah disahkan dalam APBNP 2014.
Memang terlihat tidak rasional menetapkan kuota 46 juta kiloliter, sehingga muncul dugaan ada kepentingan politik bermain di sini. Bayangkan di tahun 2013 saja konsumsi BBM mencapai 46,34 juta kiloliter. Tentu dengan adanya pertumbuhan ekonomi, berat rasanya menyamakan kuota di tahun 2014 harus sama seperti kuota 2013.
Sebagai gambaran di 2013, kuota BBM semula ditetapkan sebesar 47,89 juta kl namun realitas konsumsinya sebesar 46,34 juta kiloliter. Lebih rendahnya konsumsi BBM di 2013 karena imbas kenaikan BBM pada Juni 2014. Pemerintah pernah membuat hitung-hitungan bahwa dengan pertumbuhan 6 persen per tahun berarti akan ada pertumbuhan penggunaan BBM sebesar 9 persen. Itu artinya angka pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan besarnya konsumsi BBM.
Dalam kasus kelangkaan BBM ini, tentu saja pihak yang paling mendapat sorotan adalah Pertamina. Sebagai BUMN, Pertamina memang diharuskan menjadi perusahaan profit, tapi di sisi lain Pertamina juga mendapat amanah untuk tetap menyalurkan BBM bersubsidi. Untungnya kelangkaan BBM di Jakarta dan Pulau Jawa tak perlu lama-lama, sejak terjadi kelangkaan yang puncaknya pada tanggal 23-25 Agustus, pada 26 Agustus Pertamina menormalkan kembali pasokan BBM atas perintah dari pemerintah.
Pertamina akhirnya menormalkan kembali pasokan BBM dengan risiko solar habis 5 Desember dan premium habis 20 Desember 2014. Setelah waktu itu maka Pertamina akan nombok memasok BBM dengan menalangi dulu dananya.Di saat kondisi genting seperti ini, Pertamina justru harus kehilangan pemimpinnya. Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan sudah resmi mengajukan pengunduran diri yang akan efektif berlaku per 1 Oktober 2014.
Sebenarnya apa yang membuat kelangkaan BBM ini meledak di semua wilayah Indonesia? Benarkah ada kepentingan politik dalam setiap kebijakan subsidi BBM? Kenapa pula Karen Agustiawan mundur saat negara terbelit kelangkaan BBM? Benarkah pemerintah incumbent sengaja membiarkan kelangkaan di masa transisi ini.